Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri. Lawan dari wewenang mutlak adalah wewenang relatif, wewenang relatif mengatur 1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. 2. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. 3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.
Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten, susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Negeri di masa kolonial Hindia Belanda disebut landraad. 2. Badan Peradilan Agama Peradilan agama adalah peradilan agama islam.
Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota [1] . Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara
TUGAS hukum ketenagakerjaan sekarang. A.Pengertian Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, (pasal 1 ayat 22 UU Ketenagakerjaan).
Pengertian Kejaksaan. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri
Diamana Putusan maupun produk pengadilan agama mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sendiri atas putusan itu. Adapun sejarah berdirinya Peradilan Agama di Surabaya adalah sebagai berikut : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 .
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/162
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/107
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/57
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/175
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/131
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/47
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/262
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/6
  • 3h2l7wsujx.pages.dev/229

    • tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah